Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pendamping dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta sebagai forum evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi untuk menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan. Dalam sambutannya Amran selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat ( TAPM ) Provinsi menekankan pentingnya peran pendamping desa dalam proses musyawarah desa khusus untuk persetujuan dukungan kepala desa serta memastikan penggunaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di ruang yang sama Firman juga sebagai TAPM Provinsi mengingatkan agar pendamping mampu meng upgrade diri sebagaimana layaknya orang Frofesional,point pentingnya adalah kerja-kerja suvervisor terhadap pendamping di tingkat kecamatan dan desa mesti kita harus lakukan agar saling menguatkan tutur beliau
Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat koordinasi ini antara lain:
Pembahasan tentang Permendes Tahun 2025 Tentang mekanisme persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dan SE Mendes no 8 Tentang Percepatan Musyawarah Desa Khusus Untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Kopdes Merah Putih
Strategi penguatan kapasitas kelembagaan TPP secara berjenjang
Sinergi antara pendamping desa dengan OPD teknis di tingkat kabupaten dan kecamatan
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dari tingkat Provinsi juga memberikan arahan teknis serta menyampaikan beberapa kebijakan terbaru terkait pendampingan desa yang perlu segera diinternalisasi oleh para pendamping di lapangan, Rapat kordinasi ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.